From the blog

Beli Item di Game Online Akan Dikenakan Pajak 10%

Jujur.net – Bagi Anda pemain game online asal luar negeri, seperti PUBG, Mobile Legend, dan Free Fire siap-siap untuk mengumpulkan uang lebih banyak lagi.
Bukan tidak mungkin, harga item (macam skin dan senjata) di tiap game yang biasanya dibeli nantinya akan naik nilainya. Tapi kalau cuma main game biasa tidak akan ditarik PPN 10%.
Hal ini dikarenakan, Pemerintah Indonesia lewat Direktorat Pajak (DJP) akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari game online tersebut.

Kebijakan ini bukan hanya berlaku untuk produk game online asal luar negeri. Produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi, dan games digital, serta jasa online dari luar negeri juga akan ditarik PPN 10%
Dengan begitu, aplikasi serupa Spotify, Netflix, dan beli aplikasi berbayar di Google akan dikenakan PPN 10%. Seperti diketahui, tak ada penarikan pajak 10% dalam transaksi layanan digital asal luar negeri.
Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan, dengan penerapan PPN ini maka terjadi perlakuan yang sama dengan produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.
“Pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital,” ujar Hestu Yoga Saksama dalam keterangan pers, pada Jumat (29/5/2020).
“Selain untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah COVID-19,” imbuhnya.

Hestu Yoga menambahkan pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN.
“Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara online kepada Direktur Jenderal Pajak,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten terlindungi !!